BusinessPulse

UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Simak kriteria modal dan omzet menurut PP 7/2021, aturan klasifikasi baru 2026, dan contohnya.

UMKM Adalah: Pengertian, Kriteria Terbaru 2026, dan Contohnya

UMKM Adalah

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, sebuah usaha digolongkan mikro, kecil, atau menengah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunannya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Contohnya, usaha dengan omzet sampai Rp2 miliar setahun termasuk usaha mikro, seperti dijelaskan Hukumonline dan UKM Indonesia.

Fakta Singkat

  • Kepanjangan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Dasar hukum kriteria: PP 7/2021
  • Aturan klasifikasi terbaru: Permen UMKM Nomor 2 Tahun 2026
  • Usaha mikro: modal sampai Rp1 miliar atau omzet sampai Rp2 miliar per tahun
  • Kontribusi UMKM: lebih dari 60 persen PDB

Pengertian UMKM

UMKM mencakup tiga skala usaha. Usaha mikro adalah usaha paling kecil, misalnya warung, pedagang kaki lima, atau penjahit rumahan. Usaha kecil sedikit lebih besar, misalnya toko kelontong dengan beberapa karyawan atau katering yang melayani kantor. Usaha menengah sudah punya skala lebih besar, misalnya pabrik kecil atau jaringan toko di beberapa kota.

Pembagian ini penting karena menentukan program pemerintah yang bisa diakses, seperti pembiayaan, pelatihan, dan kemudahan perizinan.

Kriteria UMKM Menurut PP 7/2021

Hukumonline menjelaskan kriteria UMKM diatur Pasal 35 PP 7/2021. Ada dua ukuran: modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Modal usaha dihitung tanpa tanah dan bangunan tempat usaha.

SkalaModal usahaHasil penjualan per tahun
MikroSampai Rp1 miliarSampai Rp2 miliar
KecilLebih dari Rp1 miliar sampai Rp5 miliarLebih dari Rp2 miliar sampai Rp15 miliar
MenengahLebih dari Rp5 miliar sampai Rp10 miliarLebih dari Rp15 miliar sampai Rp50 miliar

Angka di atas dicatat Hukumonline dan UKM Indonesia. Usaha dengan modal atau omzet di atas batas menengah termasuk usaha besar.

Aturan Klasifikasi UMKM Terbaru 2026

Pada 2026, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri UMKM Nomor 2 Tahun 2026 tentang pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM, seperti dicatat UKM Indonesia dan Pasal.id. Menurut UKM Indonesia, aturan ini mencabut Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2021, tetapi batas modal dan omzetnya tetap merujuk PP 7/2021.

UKM Indonesia mencatat beberapa perubahan penting:

  • Klasifikasi elektronik. Status usaha ditentukan lewat sistem SAPA UMKM berdasarkan data usaha yang sudah diverifikasi.
  • Modal dan omzet bisa dipakai sendiri-sendiri. Salah satu saja sudah bisa menentukan skala usaha.
  • Kriteria pelengkap. Jumlah tenaga kerja, nilai investasi, tingkat komponen dalam negeri, kepatuhan, dan teknologi hijau dipakai untuk menentukan program yang paling cocok, bukan untuk menentukan skala.
  • Tingkat perkembangan. Usaha dinilai dari legalitas, manajemen, pemasaran dan digitalisasi, keuangan, serta kemitraan, lalu dikelompokkan ke empat tahap, dari permulaan usaha hingga siap naik kelas.

Peran UMKM dalam Ekonomi Indonesia

UMKM menyumbang lebih dari 60 persen produk domestik bruto Indonesia, menurut UKM Indonesia dan IDX Channel. UKM Indonesia juga mencatat UMKM menyerap sekitar 119 juta tenaga kerja, mengutip Kementerian UMKM. Karena itu, UMKM sering disebut tulang punggung ekonomi nasional.

Contoh UMKM di Sekitar Kita

  • Usaha mikro: warung makan, pedagang sayur, jasa jahit, penjual kue rumahan, toko pulsa.
  • Usaha kecil: toko bangunan kecil, rumah makan dengan beberapa karyawan, bengkel motor, konveksi rumahan.
  • Usaha menengah: produsen makanan kemasan dengan distribusi antarkota, jaringan toko di beberapa daerah.

Banyak merek besar juga berawal dari usaha kecil. Solaria, misalnya, dimulai pada 1991 dengan empat karyawan sebelum tumbuh menjadi sekitar 200 gerai. Kisahnya ada di artikel pemilik Solaria.

Pajak UMKM

Pajak UMKM dihitung dari omzet. DDTC mencatat tarif PPh final UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet berdasarkan PP 55/2022. Untuk wajib pajak orang pribadi, omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh final, sementara ketentuan ini tidak berlaku untuk badan usaha seperti PT, menurut DDTC. ANTARA juga mencatat batas omzet Rp500 juta dan tarif 0,5 persen untuk omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun. Karena aturan pajak bisa berubah, cek ketentuan terbaru di laman Direktorat Jenderal Pajak.

Tantangan yang Sering Dihadapi UMKM

  • Modal terbatas. Banyak usaha belum punya catatan keuangan rapi sehingga sulit mendapat pinjaman.
  • Pemasaran. Produk bagus sering kalah karena kurang dikenal.
  • Legalitas. Belum semua usaha punya izin dan sertifikasi yang dibutuhkan.
  • Digitalisasi. Belum semua pemilik usaha terbiasa memakai marketplace, media sosial, atau aplikasi kasir.

Kelima aspek dalam penilaian tingkat perkembangan di Permen UMKM 2/2026, yaitu legalitas, manajemen, pemasaran dan digitalisasi, keuangan, serta kemitraan, bisa dipakai pemilik usaha sebagai daftar periksa untuk naik kelas.

Cara Mendaftarkan Usaha Lewat NIB

Langkah pertama agar usaha diakui secara resmi adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) lewat sistem OSS. Alurnya secara umum:

  1. Buat akun di OSS memakai NIK dan email aktif.
  2. Pilih jenis pelaku usaha, misalnya perorangan.
  3. Isi data usaha: nama, alamat, bidang usaha sesuai kode KBLI, dan perkiraan modal.
  4. Periksa kembali data, lalu terbitkan NIB.

NIB berguna sebagai identitas usaha saat mengajukan pinjaman, ikut pengadaan, atau mendaftar ke marketplace dan program pemerintah.

Cara Naik Kelas dari Mikro ke Kecil

  • Pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Buka rekening khusus usaha dan catat setiap transaksi.
  • Catat omzet dan laba secara rutin. Catatan ini dibutuhkan untuk pajak dan pengajuan modal. Lihat omzet adalah.
  • Bangun merek. Produk dengan nama dan kemasan yang konsisten lebih mudah diingat. Lihat branding adalah.
  • Masuk ke kanal digital. Marketplace, media sosial, dan layanan pesan antar membuka pasar di luar lingkungan sekitar.
  • Rencanakan model bisnis. Gunakan business model canvas untuk melihat sumber pendapatan dan biaya.
  • Hitung titik impas sebelum menambah karyawan atau membuka cabang. Lihat break even point.

Istilah yang Sering Muncul Seputar UMKM

  • Peredaran bruto: istilah pajak untuk omzet atau penjualan kotor.
  • NIB: nomor identitas berusaha yang diterbitkan lewat OSS.
  • KBLI: kode klasifikasi bidang usaha di Indonesia.
  • PPh final: pajak penghasilan yang dihitung dari omzet, bukan dari laba.
  • Waralaba: model usaha memakai merek dan sistem pihak lain. Lihat franchise adalah.

Sumber Modal untuk UMKM

  • Modal sendiri: tabungan atau hasil usaha yang diputar kembali. Risiko paling kecil karena tidak ada cicilan.
  • Pinjaman bank dan lembaga keuangan: biasanya meminta catatan usaha, legalitas seperti NIB, dan riwayat pembayaran yang baik.
  • Koperasi: pinjaman untuk anggota dengan syarat yang umumnya lebih sederhana.
  • Kemitraan: bekerja sama dengan pihak lain yang menyumbang modal atau aset dengan pembagian hasil yang disepakati tertulis.
  • Investor: lebih umum untuk usaha yang ingin tumbuh sangat cepat. Lihat perbedaannya di artikel startup adalah.

Apa pun sumbernya, hitung dulu kemampuan bayar dari laba bersih, bukan dari omzet. Pinjaman yang cicilannya lebih besar dari laba bulanan akan menekan arus kas.

Contoh Pembukuan Sederhana untuk UMKM

Pembukuan tidak harus rumit. Cukup satu tabel dengan kolom berikut:

  • Tanggal transaksi.
  • Keterangan, misalnya “jual 20 bungkus keripik” atau “beli minyak goreng”.
  • Uang masuk dari penjualan.
  • Uang keluar untuk bahan, gaji, sewa, dan biaya lain.
  • Saldo setelah setiap transaksi.

Di akhir bulan, jumlahkan uang masuk untuk mengetahui omzet, lalu kurangi seluruh uang keluar untuk melihat laba. Catatan ini juga memudahkan saat menghitung pajak dan mengajukan pinjaman.

Checklist Memulai UMKM

  1. Tentukan produk dan siapa pembelinya.
  2. Hitung modal awal dan biaya bulanan.
  3. Uji jual dalam jumlah kecil.
  4. Urus NIB lewat OSS.
  5. Buka rekening khusus usaha.
  6. Mulai catat setiap transaksi.
  7. Pasang usaha di Google Maps dan media sosial.
  8. Evaluasi laba setiap bulan dan perbaiki yang kurang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

UMKM adalah apa?

UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu usaha yang digolongkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunannya.

Apa kriteria usaha mikro?

Menurut PP 7/2021, usaha mikro punya modal usaha sampai Rp1 miliar (tanpa tanah dan bangunan) atau hasil penjualan sampai Rp2 miliar per tahun.

Apa aturan UMKM terbaru 2026?

Permen UMKM Nomor 2 Tahun 2026 mengatur klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM, termasuk klasifikasi elektronik lewat SAPA UMKM.

Berapa kontribusi UMKM terhadap PDB?

UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB Indonesia.

Berapa pajak UMKM?

PPh final UMKM 0,5 persen dari omzet berdasarkan PP 55/2022. Wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh final.

Apakah usaha rumahan termasuk UMKM?

Ya. Usaha rumahan termasuk UMKM selama memenuhi kriteria modal atau hasil penjualan tahunan yang berlaku. Sebagian besar usaha rumahan masuk kategori usaha mikro.

Apa manfaat punya NIB untuk UMKM?

NIB menjadi identitas resmi usaha. Dengan NIB, pelaku usaha lebih mudah mengajukan pinjaman, ikut program pemerintah, mendaftar ke marketplace tertentu, dan mengurus izin lanjutan.

Bagaimana cara UMKM naik kelas?

Pisahkan keuangan usaha dan pribadi, catat transaksi secara rutin, bangun merek, masuk ke kanal digital, dan hitung titik impas sebelum menambah karyawan atau cabang.

Rujukan: Hukumonline, UKM Indonesia (klasifikasi 2026), Pasal.id (Permen UMKM 2/2026), UKM Indonesia (data UMKM), IDX Channel, DDTC, ANTARA

Tim Redaksi Räv Media

Räv Media membedah brand dan bisnis dari sisi strategi dan marketing. Setiap artikel melewati riset dan penyuntingan redaksi sesuai pedoman media siber.

Kenali redaksi & pedoman kami →
Scroll to Top
Iklan Iklan
Iklan